SISTEM INFORMASI PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI.

"Whistleblowing System adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan. "Penanganan Whistleblowing tidak melayani pengaduan yang berkaitan dengan masalah perkara."

SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN.

SIMPEG PN-PAINAN adalah aplikasi yang disediakan pengadilan negeri painan yang dibuat dan di kembangkan oleh admin IT Pengadilan Negeri Painan sebagai bentuk Inovasi di bidang Kesektariatan yang hanya dapat diakses oleh karyawan/ti pengadilan negeri painan untuk mempermudah akses dan pengumpulan data pegawai pengadilan negeri Painan

PROSEDUR BANTUAN HUKUM

inspire

Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Negeri

Lebih Lanjut

PERMOHONAN INFORMASI

create

Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan untuk memudahkan Anda mengakses informasi di Pengadilan

Lebih Lanjut

PROSEDUR PENGADUAN

pengaduan

Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

Lebih Lanjut

BAITUL ARSYAH M, S.H. M.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA	:	BAITUL ARSYAH M, S.H. M.H
NIP	:	197404021993031000
PANGKAT/GOL.RUANG	:	PENATA TK.1 (III/d)
PENDIDIKAN	:	S2 HUKUM PIDANA, UNIVERSITAS EKA SAKTI
		S1 ILMU HUKUM, SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM PAINAN
JABATAN	:	PANITERA MUDA PERDATA PENGADILAN NEGERI PAINAN
DIKLAT	:	1. P. TEKNIS YUDISIAL PENINGKATAN PENGETAHUAN HK. JURUSITA PERADILAN UMUM
		2. P.TEKNIS FUNGSIONAL PENINGKATAN PROFESIONALISME JURUSITA WIL. HUKUM SUMBAR
		DAN SUMUT
STATUS PERKAWINAN	:	(KAWIN), ANAK (3)

Berita / Pengumuman Terkini

PERSYARATAN PERMINTAAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH DIHUKUM
1. Permohonan & Surat Pernyataan Diri ( Blangko Tersedia )
2. Photo Copy KTP
3. Pas Foto Warna (4x6) 2 lembar
4. Photo Copy Ijazah Terakhir (dilegalisir)
5. Photo Copy SKCK (dilegalisir)
6. Materai Rp. 6000,00 (Enam Ribu Rupiah ) 2 Buah
PENGADILAN NEGERI PAINAN MENDAPAT AKREDITASI A PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM
Pengadilan Negeri Painan Kembali Memperoleh Penghargaan Terbaik I Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran untuk Tahun 2017

Painan I 12 MAI 2017. Pengadilan Negeri Painan kembali memperoleh Penghargaan dari Kementrian Keuangan melalui kppn Pesisir selatan, Terbaik I kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran, ini adalah Pencapaian yang sangat baik, karena Pengadilan Negeri Painan berhasil mempertahankan gelar terbaik I.
Pengadilan Negeri Painan Kembali Memperoleh Penghargaan Terbaik I Dalam Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Painan I 27 Desember 2016. Pengadilan Negeri Painan kembali memperoleh Penghargaan dari Kementrian Keuangan melalui kppn Pesisir selatan, Terbaik I kategori Kinerja Pelaksanaan Anggaran, ini adalah Pencapaian yang sangat baik, karena Pengadilan Negeri Painan berhasil mempertahankan gelar terbaik I.