Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

PAINAN
Korupsi merupakan permasalahan yang hampir terjadi diseluruh belahan dunia. Jika dilihat hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini, baik negara maju maupun negara berkembang yang bebas dan steril dari korupsi.

Pengadilan Negeri (PN) Kelas II Painan Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas, dalam menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBK),Senin (25/2).  

Penandatangan pencanangan pembangunan zona integritas dan pembacaan ikrar bersama oleh aparatur PN Painan itu, dihadiri Bupati Pessel, Hendrajoni, Kapolres Pessel, AKBP Fery Herlambang, Kajari Pessel, Yeni Puspita dan para pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Pessel lainya.

Ketua PN Painan Kelas II, Fauzi Isra mengatakan bahwa deklarasi pencanangan zona integritas tersebut dilakukan dalam rangka upaya Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 

Melalui pencanangan itu dia berharap kepada semua aparaturnya dapat bekerjasama dalam mewujudkan pelayanan birokrasi yang besih dan terbebas dari praktek-praktek korupsi.

"Karena harapan itu, sehingga PN Painan kelas II memiliki komitmen bagaimana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terbebas dari prakterk-praktek korupsi. Hal ini diimplementasikan melalui pencanangan zona integritas menuju WBK dan WBBM sebagai mana saat ini,"kata dia. 

Gambar WhatsApp 2019 02 25 pada 12.14.13

Dikatakanya, bahwa upaya itu juga bertujuan merespon tuntutan birokrasi sebagai mana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 71/KMA/SK/III/2011 tentang pembentukan tim reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

"Karena PN Painan Kelas II merupakan salah satu pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka sudah seharusnya ikut melaksanakan reformasi birokrasi sebagai mana dicanangkan,"ujarnya. 

Ia mengungkapkan bahwa pihaknya melalui semua aparatur yang ada akan terus berupaya meningkatkan kualitas, mutu dan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan, demi tercapainya visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung.   

Gambar WhatsApp 2019 02 25 at 12.14.46

" Yaitu dengan mengedapankan komitmen dan semangat dalam melakukan pelayanan, sehingga PN Painan kelas II berhasil terakreditasi dengan mendapatkan nilai maksimal A (Excelence) sebagai mana diserahkan oleh ketua MA RI pada 29 November 2017 lalu di Makasar. Ini akan terus dipertahankan," ungkapnya. 

Ia menambahkan, untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau, PN Painan juga sudah meluncurkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). 

" Melalui pelayanan PTSP ini, maka bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan di PN Painan tidak lagi mengalami kesulitan. Karena pelayanan dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian,"ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pessel, Hendrajoni yang juga hadir dalam kesempatan itu sangat mengapresiasi kepada PN Painan Kelas II yang sudah melakukan pencanangan zona integritas tersebut.

Gambar WhatsApp 2019 02 25 pada 12.14.22

"Melalui komitmen sabagaimana pencanangan dilakukan. Kita berharap semua aparatur di lingkungan PN Painan kelas II terbebas dari berbagai bentuk praktek korupsi. Ini diharapkan juga diikuti oleh lembaga vertikan lainya yang ada di daerah,"kata dia 

Ia mengatakan bahwa bila komitmen tersebut dimiliki dan dilakukan oleh semua aparatur, maka Indonesia akan terbebas dari korupsi. 

"Sebab korupsi merupakan penyakit sosial yang sangat merugikan rakyat, bangsa dan negara. Maka dari itu harus diperangi dan diberantas keberadaanya di Indonesia,(ADMIN_IT)

Gambar WhatsApp 2019 02 25 at 12.14.32

Gambar WhatsApp 2019 02 25 at 12.14.46 1

back to top

Berita / Pengumuman Terkini