Tugas Pokok & Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Painan 

Pembagian tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Painan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yaitu :

  1. Ketua dan Wakil Ketua (Pimpinan Pengadilan Negeri)
  • Ketua mengatur pembagian tugas para hakim, membagikan berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang ditujukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
  • Mengadakan Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat struktural, Pejabat Fungsional serta perangkat administrasi Peradilan lainnya baik yang berstatus PNS maupun Honorer secara berkala.
  • Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan optimal dan seksama.
  • Mengembangkan  dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
  1. Hakim
  • Melaksanakan Tugas Kekuasaan Kehakiman didaerah hukumnya dan tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya.
  • Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diterimanya.
  • Melaksanakan tugas pengawasan/pembinaan (hakim pengawas bidang) yang ditugaskan kepadanya
  1. Panitera
  • Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis; 
  • Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pidana  dan pengelolaan administrasi perkara khusus; 
  • Pelaksananaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
  • Pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan   peraturan dan perundang-undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
  • Pelaksanaan mediasi;
  • Pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.
  1. Sekretaris
  • Penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
  • Pelaksanaan urusan kepegawaian;
  • Pelaksanaan urusan keuangan;
  • Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
  • Pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
  • Pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan
  • Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Painan.
  1. Panitera Muda Pidana
  • Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
  • Pelaksanaan registrasi perkara pidana;
  • Pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
  • Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
  • Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
  • Pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
  • Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
  • Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  • Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  • Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  • Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  • Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
  • Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  • Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
  1. Panitera Muda Perdata
  • Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
  • Pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
  • Pelaksanaan distribusi perkara yang telah di register untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
  • Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputusa dan diminutasi;
  • Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
  • Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
  • Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
  • Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
  • Pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
  • Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
  • Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
  • Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
  • Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
  1. Panitera Muda Hukum
  • Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
  • Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
  • Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
  • Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
  • Pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
  • Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
  • Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
  1. Sub Bagian Perencanaan, Informasi dan Teknologi, Pelaporan
  • Menyusun RKA-KL dan membahas usulan revisi kegiatan dan anggaran (DIPA) serta penyiapan bahan usulan APBNP bersama dengan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) dan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
  • Operator Aplikasi RKA-KL.
  • Mengkoordinir, menginventarisir segala kebutuhan masing-masing bidang dalam hal penganggaran.
  • Mengelola, menyetor PNBP,membuat pembukuan PNBP dan mengisinya pada Aplikasi SIMARI dan Simponi PNBP.
  • Mengisi realisasi anggaran pada website Badilum.
  • Mengkoordinir Penyusunan Perjanjian Kinerja Individu.
  • Monitoring kelancaran akses internet dan jaringan serta membantu pimpinan dalam pengembangan aplikasi untuk wewujudkan Pengadilan yang Modern berbasiskan IT.
  • Memantau pelaksanaan tugas IT sebagai fasilitator SIPP, baik update versi terbaru,database,singkronisasi,penambahan User dan referensi, problem solving dalam pengaplikasian SIPP, pengelolaan Website, server dan jaringan internet.
  • Menelaah data/informasi sebagai bahan penyusunan rencana kerja.
  • Menelaah data/informasi sebagai bahan perumusan kebijakan umum dan teknis operasional perencanaan satker.
  • Mengumpulkan dan menelaah data/informasi untuk penyiapan bahan penyusunan perencanaan satker.
  • Mengumpulkan dan menelaah data/informasi untuk penyiapan bahan perumusan kebijakan umum dan teknis bidang komunikasi dan informatika.
  • Menyiapkan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja satker.
  • Menyiapkan data/informasi sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan rencana kerja satker.
  • Menyiapkan rumusan kebijakan teknologi informasi.
  • Menyusun konsep rencana kerja (Renja).
  • Menyusun konsep Rencana Strategis (Renstra).
  • Menyusun konsep Rencana Kinerja Tahunan (RKT).
  • Menyusun konsep Pentepan Kinerja Tahunan (PKT).
  • Menyusun konsep restrukturisasi program dan kegiatan.
  • Menyusun konsep Indikator Kinerja Utama (IKU).
  • Menyusun konsep Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
  • Menyusun konsep Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
  • Menyusun konsep usulan revisi RKA, DIPA, POK dan atau permintaan Anggaran Belanja Tambahan (ABT).
  • Memantau pelaksanaan DIPA.
  • Menyusun konsep tanggapan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Mengupload segala bentuk laporan dan berita ke dalam website.
  • Melaksanakan pengelolaan infrastruktur hardware, meliputi server, komputer dan perangkat pendukungnya.
  • Melaksanakan pengelolaan infrastruktur jaringan komputer.
  • Melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi.
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Membuat Laporan Kinerja Triwulanan berdasarkan PP 39 Tahun 2006.
  • Membuat Laporan Kinerja Semesteran.
  • Menyiapkan bahan penyusunan/format evaluasi dan pelaporan kegiatan.
  • Menghimpun, menyusun dan menganalisis laporan pelaksanaan tugas masing-masing sub bagian kesekretariatan dan kepaniteraan.
  • Menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran.
  • Menghimpun, menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan dan LKJIP.
  • Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris dan Pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  1. Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
  • Menata dan memelihara file/berkas kepegawaian pegawai.
  • Menyusun dan membuat Daftar Urut Kepangkatan, Daftar Urut Senioritas dan Bezetting.
  • Mengusulkan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, mutasi, tanda kehormatan dan pensiun.
  • Menyusun laporan bulanan urusan kepegawaian.
  • Membuat dan membalas surat dinas.
  • Mengusulkan penerbitan askes, karpeg, karis/karsu dan taspen.
  • Mempersiapkan bahan dan mencatat seluruh hasil untuk rapat Baperjakat.
  • Melakukan pengelolaan SIKEP dan KOMDANAS.
  • Membuat surat tugas Hakim dan Pegawai.
  • Menata arsip kepegawaian.
  • Merekapitulasi absen Hakim dan Pegawai.
  • Membuat daftar nominatif dan KP4.
  • Menyiapkan penyelenggaraan penyumpahan PNS dan penyumpahan/pelantikan jabatan.
  • Membuat surat keputusan kenaikan gaji berkala dan surat pernyataan masih menduduki jabatan.
  • Mengusulkan formasi CPNS.
  1. Sub Bagian Umum dan Keuangan
  • Mencatat dan mendistribusikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar.
  • Menyelenggarakan pengadaan barang persediaan untuk keperluan operasional kantor.
  • Menyimpan dan memelihara surat-surat bukti kepemilikan Barang Milik Negara.
  • Menyelenggarakan administrasi Persediaan dan Barang Milik Negara serta Membuat Laporan Barang Milik Negara Semester dan Tahunan.
  • Menyelenggarakan perawatan pelengkapan kantor dan gedung kantor sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dan mengawasi keamanan kantor dengan bekerja sama baik dengan pengamanan internal maupun dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional kantor.
  • Mengkoordinir dan mengawasi kebersihan halaman dan gedung kantor.
  • Menyelenggarakan administrasi perpustakaan.
  • Menyusun Rencana Kegiatan dan Penarikan Dana pada tahun berjalan.
  • Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran untuk tahun anggaran berikutnya.
  • Menerima dan menguji SPP beserta kelengkapannya untuk kemudian menerbitkan SPM.
  • Melaksanakan tugas perbendaharaan yang bersumber dari PNBP dan APBN (DIPA).
  • Membuat laporan keuangan secara periodik (Bulanan, Triwulanan, Semesteran dan Tahunan).
  • Menata dan memelihara dokumen penerimaan dan belanja negara.
  1. Panitera Pengganti
  • Melaksanakan persiapan penyelenggaraan persidangan.
  • Melaksanakan pencatatan proses persidangan.
  • Melaksanakan penyusunan berita acara persidangan.
  • Melaksanakan penyatuan berkas perkara secara kronologis/berurutan;
  • Melaksanakan penyimpanan berkas perkara sampai dengan perkara diputus dan diminutasi; dan
  • Melaksanakan penyampaian berkas perkara yang telah diminutasi kepada Panitera Muda sesuai dengan jenis perkara, untuk diteruskan kepada Panitera Muda Hukum.
  1. Jurusita  / Jurusita Pengganti
  • Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
  • Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
  • Melaksanakan pemberitahuan sita dan eksekusi pada para pihak.
  • Melaksanakan persiapan sita dan eksekusi.
  • Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang.
  • Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.
  • Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.
  1. Bendahara Pengeluaran
  • Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang/surat berharga dalam pengelolaannya.
  • Melakukan Pengujian Pembayaran berdasarkan perintah PPK.
  • Meneliti kelengkapan perintah pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, jadwal waktu pembayaran dan menguji ketersediaan dana yang bersangkutan, pemeriksaan sesuai pencapaian antara spesifikasi teknis yang disesuaikan dalam Dokumen Perjanjian/Kontrak dan pemeriksaan pengujian ketetapan penggunaan kode Mata Anggaran Pengeluaran 6 (enam) digit.
  • Menolak Perintah Pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan.
  • Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukan.
  • Menyetorkan pemotongan/pemungutan penerimaan Negara dari pembayaran yang dilakukan.
  • Pengelolaan Rekening tempat penyimpanan Uang Persediaan.
  • Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) ke kuasa BUN.

Berita / Pengumuman Terkini